Wartawan Diintimidasi, DEMA FTK Klarifikasi

Berita Kampus, CORET, Liputan Khusus

Solidaritas-uinsa.org – Biasanya setiap fakultas memberi kebebasan pada wartawan pers mahasiswa (persma) untuk meliput agenda Pengenalan Kehidupan Kampus bagi Mahasiswa Baru (PKK-MB) UINSA. Namun berbeda dengan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Panitia menerapkan sebuah aturan perizinan liputan. Dewan Ekseskutif Mahasiswa (DEMA) FTK mewajibkan wartawan persma untuk meminta izin dulu sebelum melakukan liputan. Tidak adanya izin yang dimaksud berdampak seperti yang dialami wartawan LPM Solidaritas yang dilarang meliput PKK-MB FTK di hari pertama pelaksanaan Senin (28/08).

Wartawan LPM Solidaritas mendapat larangan meliput PKK-MB FTK. Selain itu, beberapa panitia bagian keamanan memaksa untuk menghapus foto yang diambil saat peserta PKK-MB berbaris di depan lapangan Twin Tower sebelum mengikuti pembukaan PKK-MB di Sport Center. Wartawan LPM Solidaritas sudah dibekali surat tugas dan kartu pers sebagai bukti dan identitas bahwa yang dikirimkan memang wartawan dari LPM Solidaritas.

Tidak hanya wartawan yang ditugaskan untuk meliput PKK-MB di FTK mendapatkan intimidasi. Wartawan LPM Solidaritas yang bertugas di fakultas lain juga mendapatkan perlakuan yang sama ketika tidak sengaja menyorotkan kamera ke arah  mahasiswa baru  FTK. Solidaritas melakukan konfirmasi ke DEMA FTK, Sekretaris DEMA FTK mewakili Ketua DEMA FTK menjelaskan hal itu. “Dilihat dulu, kalau memang mau izin liputan ada prosedurnya memang betul itu (minta izin ketua DEMA FTK),” ucap Mirza, Sekretaris DEMA FTK.

Namun akhirnya, pihak DEMA FTK menjelaskan bahwa sebenarnya bukanlah izin secara formal, melainkan izin secara informal. “Minimal ngabari FTK bahwa ada wartawan dari LPM Solidaritas mau meliput.” Setelah izin diberikan, barulah wartawan dibolehkan untuk meliput.

Tentang perlakuan yang dilakukan tadi, Mirza berpendapat panitia yang masih semester 3 dan 5 bertindak spontan karena dikhawatirkan wartawan LPM Solidaritas memberitakan hal yang bertolak belakang dengan realita yang ada di lapangan. “Ya karena semester awal, tindakan panitia spontan saja, mungkin masih menganggap media sebagai momok.”

Ketika ditanya apakah pihak DEMA berkoordinasi dengan pihak Dekan tentang izin liputan ini, Mirza menjawab bahwa mahasiswa punya kontribusi 60% lebih besar dari pihak Dekan dalam hal kepanitiaan. “Artinya dari situ pihak kepanitiaan punya wewenang untuk mengambil keputusan dalam hal kepanitiaan, sedangkan menyangkut hal akademik itu sudah ranahnya Dekanat. Apakah adanya koordinasi ada atau tidak pasti ada.”

Sehubungan dengan perizinan meliput kegiatan PKK-MB di FTK. Ali Mudlofir selaku Dekan FTK mengaku tidak mengetahui adanya aturan  bahwa pers harus meminta izin kepada Ketua DEMA FTK sebelum melakukan liputan.  “Saya tidak tahu, ada tidaknya aturan itu.” (rzk/isn)

 

Comments

comments

Leave a Reply