Turn Back Hoax; Menangkal Hoax dan Gerakan Literasi Media

Opini

Akhir-akhir ini, di Indonesia dihebohkan dengan isu-isu SARA, konten hoax, hate speech, dan propaganda yang tersebar luas di sosial media facebook, twitter, instagram, whatsapp (WA), dan lain-lain. Konten-konten tersebut, sangat membahayakan kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), juga merusak kerukunan umat beragama.

Salah satu penyebab maraknya berita hoax adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengklarifikasi, apakah berita tersebut benar atau tidak. Pun, minat baca masyarakat Indonesia yang sangat rendah. Lembaga United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) merilis hasil survei terhadap minat baca di 61 negara, dan Indonesia menempati posisi terendah ke dua dengan hasil 0,001% seperti yang dilansir dari Okezone.

Berbagai komunitas literasi, akademisi, pemerintah maupun jurnalis pers profesional dan pers mahasiswa, menyepakati bahwa salah satu cara untuk mengatasi hoax adalah “literasi media”. Jika meminjam kalimat dari Aliansi Jurnalis Independen (AJI) yaitu, “cerdas memilih media” yang artinya memilah dan memilih media dan berita dengan pintar adalah sebuah keniscayaan.

Literasi media yang digadang-gadang oleh lembaga atau komunitas literasi dan para jurnalis masih belum kelar, masih belum bisa dipanen, bahkan baru segelintir kalangan yang aware (sadar) akan pentingnya literasi media. Bahkan, akhir-akhir ini muncul permasalahan baru, yang lebih serius dan sangat bahaya, yaitu maraknya pekerjaan sebagai buzzer konten-konten hoax. Dimana satu tim membuat konten hoax, hate speech, propaganda yang tentunya terdapat agenda setting di dalamnya. Baik dari isu agama, politik, ekonomi, sosial budaya, kesehatan, keamanan negara, dan lain-lain.

Buzzer sebenarnya hanyalah orang-orang biasa seperti Anda, yang membedakan adalah kompetensi dan personaliti. Mereka (buzzer) percaya diri dan mengetahui kelebihannya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Mereka mampu mempengaruhi pikiran teman-temannya dan pengikut mereka, lalu secara tidak langsung mempengaruhi keputusan atau pandangan mereka mengenai sesuatu. Orang-orang seperti inilah yang disebut dengan buzzer. Ada juga yang menyebut mereka sebagai micro influencer, atau key opinion leader (KOL). Seperti halnya yang kita lihat di media sosial, kegiatan buzzer ini akan semakin meningkat ketika pra-pemilu, pilkada, pilpres, dan semacamnya.

Prof. Henry Subijakto, staf ahli bidang hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dalam program talkshow ‘Ngopi Pakde’ di JTV dengan tema “Menyikapi Berita HOAX” kemarin (22/2) menyampaikan bahwa sekarang ini memang banyak sekali orang-orang yang bekerja sebagai penyedia dan penyebar konten hoax, propaganda, dan lain-lain.

Dia juga menjelaskan, bahwa tidak sedikit akun-akun yang digunakan para buzzer tersebut adalah hasil dari phishing; mencuri dan mengakses akun orang lain yang memiliki followers banyak.

Kombespol Barung Nangera, Kabid Humas Polda Jatim juga menambahkan bahwa belakangan ini kegiatan buzzer semakin berkembang dan tiada habisnya. Jika dianalogikan, ketika polisi memblokir 100 web atau akun, maka akan muncul 1000 web atau akun baru. Jika memblokir 1000 web atau akun, maka akan ada satu juta web atau akun baru yang menyediakan konten hoax. Hal ini terjadi karena penghasilan atau keuntungan yang didapatkan oleh buzzer bisa mencapai ratusan juta rupiah dalam setiap bulannya, dan itupun bisa dijalankan oleh dua atau tiga orang saja.

Situasi ini membuat kalangan akademisi dan komunitas literasi, jurnalis pers mahasiswa geram, bahkan harus bekerja ekstra untuk mengimbanginya; membuat gerakan untuk menendang balik isu hoax dengan cara membuat berita klarifikasi dan tindakan penangkalan.

Namun di sisi lain, berita propaganda, hate speech, dan hoax tersebut menjadi alasan ‘tawa hina murrokkab‘ bagi para The Clicking Monkeys; yaitu mereka-mereka yang suka sekali beropini ngawur, klik share sana-sini, tanpa melakukan pengecekan kembali kebenaran berita yang dibaca, hanya membaca judul berita yang bombastis, atau bahkan mewakili nafsu dan kepentingan pembaca saja. Jika dianalogikan seperti halnya kera yang hobi klak-klik sana-sini tanpa berfikir.

Orang-orang seperti ini harus dijejali kebenaran dan disadarkan bahwa mereka adalah manusia yang diberi akal untuk berfikir, intuisi, fitrah, kebenaran untuk memilah dan memilih, menilai baik-buruknya sesuatu tindakan. Itu adalah solusi pertama, terserah mau seperti apa bentuk penyadarannya.

Solusi berikutnya adalah peran pemerintah, baik Kominfo maupun Kapolri, menyediakan situs berbasis web-communication 2.0 untuk menangani berita hoax, hate speech, konten propaganda, dan terorisme.

Kominfo memiliki situs untuk pengaduan konten-konten yang dianggap hoax. Cara mengaksesnya pun sangat simpel, kita hanya search di google dengan keyword “adukan konten” maka akan muncul laman situs Kominfo, dan selanjutnya kita hanya mengikuti prosedur pengaduan.

Sedangkan Kepolisian Republik Indonesia sendiri, selain membentuk Kepala Biro (Karo), Multimedia yang bertugas menetralisir dan mengklarifikasi berita-berita hoax di media sosial, juga aktif untuk mengedukasi masyarakat tentang larangan menyebarkan berita hoax dan provokatif.

Selain itu, di Badan Reserse dan Kriminal (Bareskrim) perlu dibentuk penegak hukum. Sedangkan di level Badan Intelijen dan Keamanan (Baintelkam) Polri, dibentuk Direktur Kontra Intelijen yang bertugas untuk menangkal propaganda dan melakukan penegakan hukum bersama Direktorat Cyber Crime dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan keamanan negara.

Sejak bulan November lalu, tepatnya pada tanggal 23 November 2016, pemuda yang disebut sebagai Bapak Blogger Indonesia, Enda Nasution bertemu dengan Kapolri Tito Karnavian menghasilkan Piagam Anti Hoax. Dan akhirnya terbentuklah komunitas relawan masyarakat anti hoax yang dideklarasikan pada tanggal 8 Januari 2017 dalam acara “Deklarasi Anti Hoax” pada saat car free day di Jakarta.

Komunitas tersebut diberi nama Mafindo (Masyarakat Anti Hoax dan Fitnah Indonesia) yang dapat diakses di www.turnbackhoax.id. Situs tersebut merupakan arsip hasil diskusi grup Forum Anti Fitnah, Hasut, dan Hoax (FAFHH) di facebook. Tentu masyarakat boleh bergabung ke dalam grup facebook tersebut untuk menanyakan keabsahan suatu berita atau gambar, namun dengan syarat dan ketentuan posting yang berlaku pada grup facebook FAFHH.

Selain itu, AJI, Lembaga Pers Mahasiswa (LPM), lembaga dan komunitas literasi termasuk perpustakan juga perlu mengadakan sosialisasi, kegiatan, program-program literasi, seminar, dan lain-lain, untuk melakukan literasi media agar masyarakat lebih arif dalam menyikapi setiap berita atau informasi yang didapatkannya.

*) Aliyul Himam Koordinator Advertising LPM Solidaritas, sedang menempuh studi semester 6 di prodi Ilmu Komunikasi UINSA Surabaya, Vice President Himpunan Mahasiswa Ilmu Komunikasi UINSA Surabaya.

Comments

comments

Leave a Reply