Mojok Bersama Rohingya

Opini

Andre Bakhtiar Hasibuan*

Kover media akhir-akhir ini dihebohkan dengan berita pembantaian serta gelombang pengungsi etnis Rohingya di daerah Asia Tenggara, khususnya negara Myanmar. Popularitas berita Rohingya tidak kalah seksi dibicarakan dibanding berita mengenai retorika ancaman Korea Utara dengan Amerika Serikat. Bahkan berita pembantaian Rohingya lebih asyik dibicarakan daripada sekadar membincang perihal politik mahasiswa dan larangan peliputan pers di kampus UIN Sunan Ampel beberapa waktu lalu.

Lupakan sejenak mengenai politik mahasiswa kampus UIN Sunan Ampel, penulis akan membahas sedikit tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang terancam di Myanmar. Myanmar merupakan negara yang merdeka setelah Indonesia berumur 3 tahun, 4 Januari 1948 , umur yang sudah cukup tua dan seharusnya sudah dewasa. Namun negara tersebut kini diguncang krisis berkaitan pelanggaran HAM terhadap etnis Rohingya, hampir sama dengan politik elit mahasiswa UIN Sunan Ampel yang ada indikasi melanggar perizinan peliputan pers saat PKK-MB kemarin.

Dikutip dari sindonews.com (1/9) menyebutkan sebanyak 130 orang yang terdiri dari wanita dan anak-anak muslim Rohingya dibantai. Data yang juga diambil dari sindonews.com sehari setelahnya (2/9) menyatakan 2.625 rumah di desa mayoritas Rohingya dibakar oleh tentara Myanmar.

Penindasan yang berlangsung tersebut semakin hari semakin menjadi. Penindasan etnis Rohingya sudah terjadi bertahun-tahun lamanya, namun puncak pemberitaannya baru beberapa hari ini. Bila dilihat lagi dari sejarahnya, Myanmar memiliki seorang tokoh yang pernah mendapatkan Nobel Perdamaian bernama Aung San Suu Kyi. Sungguh disayangkan Aung San Suu Kyi masih belum sepenuhnya mencerminkan sebagai orang yang meraih nobel paling prestisius di bidang perdamaian. Ia seperti tidak bertindak untuk mempertanggungajwabkan nobel yang pernah diraihnya pada tahun 1991. Hal ini membuat namanya mulai dipertanyakan oleh beberapa politisi negara seperti Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden RI 2004-2014) dan Recep Toyib Erdogan (Presiden Turki).

Munculnya penindasan terhadap kelompok atau seseorang terjadi karena adanya sifat pengobjekan dari seseorang terhadap seseorang yang lainnya. Dalam buku “Pendidikan Kaum Tertindas” karya tokoh pendidikan berideologi kiri, Paulo Freire disebutkan, bahwasanya penindasan bisa dihapuskan apabila sesama manusia menjadikan manusia yang lainnya sebagai subjek. Subjek yang dimaksud di sini adalah merasa menjadi orang lain, tidak lagi memandang orang lain sebagai objek, benda, atau hewan yang tidak ada artinya. Frankurt School juga mengatakan menyetarakan kelas adalah salah satu cara untuk memanusiakan manusia. Sehingga penyubjek yang dimaksud adalah menyetarakan kelas Rohingya dengan kelas-kelas atau kelompok lain di Myanmar. Pengobjekan manusia menjadikan etnis Rohingya dengan etnis lainnya menjadi tidak damai.

Bila dianalisa melalui kajian studi filsafat sosial, Thomas Hobbes mengatakan perdamaian bisa diciptakan dengan adanya kontrak sosial. Kontrak Sosial adalah suatu perjanjian damai yang dibuat kedua belah pihak atau lebih untuk mencegah terjadinya peperangan (Masykur Arif Rahman:2013). Selain itu di dalam buku Leviathan oder Stoff, Thomas Hobbes beranggapan apabila perdamaian tak dapat lagi diciptakan, ia boleh mengangkat senjata, menggunakan kekerasan, atau berperang untuk menciptakan perdamaian.

Menurut hemat penulis, kasus Rohingya bisa diselesaikan melalui penyubjekan manusia atau melalui tindak kekerasan yang telah dipaparkan sebelumnya. Bila memakai peperangan atau kekerasan, maka yang terjadi hanyalah korban dari kedua belah pihak, bisa berupa material atau nyawa. Namun bila melalui penyubjekan dan penyetaraan antar manusia bisa dikatakan lebih manusiawi dibanding dengan kekerasan. Cara penyubjekan manusia bisa dimulai dengan cara sosialisasi serta melalui pendidikan yang diajarkan baik langsung ataupun tidak langsung,  namun hal ini bisa mengubah keadaan dengan tahap evolusi (berlangsung lama). Sikap politis dari negara lain juga dapat berpengaruh agar bisa menyelamatkan jiwa rakyat Rohingya, seperti yang telah dilakukan negara Bangladesh.

Sudah seharusnya sesama manusia berbagai kelas atau kelompok mampu setara dengan  yang lainnya. Saling memberikan kontrak sosial tanpa harus berperang serta merasa saling memiliki dan toleransi untuk menjaga kerukunan dalam hidup. Pendidikan tentang toleransi harus diajarkan juga kepada rakyat Myanmar agar mampu hidup berdampingan. Menjadikan manusia subjek merupakan salah satu solusi yang pernah digagas oleh Paulo Freire untuk menciptakan lingkungan belajar yang lebih kondusif, dari hal itu kita bisa menerapkan konsep Freire sebagai pedoman untuk menciptakan penyetaraan dan menyembuhkan hati terluka dari pembantaian yang dilakukan belakangan ini, walaupun berlangsung secara evolusi.

Sumber gambar : jurnalpost.com

*) Penulis merupakan Mahasiswa Sosiologi Semester 3 UIN Sunan Ampel dan aktif sebagai kru magang LPM Solidaritas 2016.

Comments

comments

Leave a Reply