Jam Malam dan Ketersediaan Fasilitas Organisasi di UINSA

Opini

Satria Novianto*

Lembaga memiliki kebijakan untuk mengatur berjalannya sistem secara maksimal. Tak terkecuali lembaga pendidikan sekelas UIN Sunan Ampel (UINSA) Surabaya. Beberapa waktu lalu surat edaran dari rektorat kembali muncul dan menghebohkan publik UINSA. Sebelumnya pernah terjadi polemik terkait penutupan Gang Dosen, pro dan kontra datang dari berbagai kalangan, terutama mahasiswa. Sekarang, surat edaran dari wakil Rektor III No: Pt.2528/UU.07/01/R/R3/PP.00.9/11/2017 yang berisi penetapan batasan jam untuk kegiatan diskusi, rapat, dan kegiatan latihan di dalam kampus sampai pukul 21.00 WIB dan larangan menginap di kampus ini juga menimbulkan hal serupa, pro dan kontra.

Sempat terjadi aksi protes dari beberapa mahasiswa terhadap peraturan yang telah tercantum dalam Kode Etik Mahasiswa Bab VI pasal 10d dan Panduan Organisasi Kemahasiswaan Nomor 214 Tahun 2017 Bab II A.8. Sebenarnya, pemberlakuan jam malam sudah diterapkan di kampus Islam di berbagai daerah di Indonesia, termasuk UINSA. Yang membedakan hanya porsi jam malamnya saja. Di surat edaran berbunyi “Kegiatan diskusi, rapat, maupun kegiatan latihan yang dilaksanakan di dalam kampus berakhir pada pukul 21.00 WIB.”

Pro kontra terhadap pemberlakuan jam malam muncul dari berbagai pihak. Pihak kampus sebagai yang menerbitkan peraturan tentu mendukung hadirnya kebijakan ini, sebagai upaya untuk menjaga citra kampus, mencegah tindakan kriminal, mengurangi sampah akibat mahasiswa yang kongkow di malam hari. Intinya, menjaga suasana kondusif, kebersihan dan citra kampus. Sebab UINSA sendiri tidak memiliki petugas keamanan yang beroperasi 24 jam menyatroni tiap fakultas di UINSA.

Sedangkan pihak yang kontra berasal dari mahasiswa yang tergabung dalam organisasi internal kampus, yang meyakini akan mengalami kemandulan. Bagaimana tidak? Organisasi internal seperti Himpunan Mahasiswa Program Studi (Himaprodi), Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema), dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) memiliki banyak agenda yang harus dikerjakan di luar jam aktif kuliah. Wajar saja, kalau para aktivis organisasi sampai larut malam masih berada di lingkungan kampus. Karena saat pagi sampai sore hari ada perkuliahan, akhirnya tidak ada pilihan lain selain waktu malam hari untuk berdiskusi, rapat, dan menuntaskan agenda kegiatan. Budaya pulang mahasiswa UINSA di hari libur (Sabtu-Ahad) juga semakin mempersempit waktu pengembangan organisasi.

Ditambah tidak tersedianya lokasi yang representatif sebagai tempat berkumpul. Kantor sekretariat yang sudah ada untuk UKM tingkat universitas terlalu sempit, kurang bisa menampung anggota organisasi. Pilihan utama tentu halaman-halaman fakultas, dan lahan-lahan kosong yang berada di bagian depan kampus.

Bagi aktivis organisasi, peraturan jam malam sangat mengebiri kreativitas mereka dalam menjaga roda organisasi maupun kegiatan berdiskusi. Beda lagi, dengan mahasiswa yang fokus kuliah. Setelah kuliah lalu pulang ke tempat tinggal. Tipe mahasiswa seperti ini relatif tidak terkena dampak dari pemberlakuan jam malam. Sesekali mungkin akan terasa ketika mengerjakan tugas di area kampus untuk menikmati fasilitas wifi yang tersedia di beberapa titik.

Kebijakan ini akan tepat sasaran, jika ditujukan kepada mahasiswa yang hobinya hanya sekadar nongkrong di kampus sampai larut malam, tanpa agenda jelas. Tetap bagi yang memang memiliki agenda akan terasa memberatkan, jangan sampai hanya karena ulah segelintir mahasiswa, kemudian membuat mahasiswa lain terkena dampaknya.

Hemat penulis, peraturan jam malam sebaiknya ditinjau kembali dengan mempertimbangkan kemaslahatan serta keadilan bagi seluruh pihak. Pertemuan beberapa perwakilan organisasi dan pemangku kebijakan kampus, yang menghasilkan keputusan adanya revisi terhadap kebijakan jam malam patut diapresiasi (solidaritas-uinsa.org, 27/11). Namun publik masih menunggu terbitnya peraturan baru hasil revisi tentang jam malam ini.

Larangan menginap di kampus

Berkaitan dengan poin pertama peraturan dalam surat edaran mengenai larangan menginap di kampus memang harus diimplementasikan secara nyata. Bukan hanya sekadar aturan, melainkan diiringi sanksi yang tegas bagi mahasiswa yang terbukti melanggar kode etik. Secara fakta sosial, masih saja ada gubuk-gubuk yang didirikan oleh oknum mahasiswa untuk bermalam di lingkungan kampus. Tentu letaknya nyelempit, mereka tidak akan mendirikan gubuk yang letaknya mudah dilihat oleh pihak keamanan kampus, meski demikian penulis yakin bukan tidak ada yang mengetahui. Hanya saja belum ada tindakan konkret menertibkan “bangunan liar” tersebut yang sering digunakan tempat menaruh barang organisasi.

Kampus sebagai tempat mencari ilmu dan mengasah ketajaman intelektual, sejatinya bukan sebagai tempat hunian apalagi kos-kosan. Bagaimana jadinya kampus dijadikan tempat hunian? Kampus akhirnya memiliki dwifungsi yang saling berlawanan, wahana diskusi sekaligus tempat tinggal. Teruntuk mahasiswa yang bersuaka di kampus, tolonglah jangan bermalam di kampus, karena kampus milik negara, ada prosedur khusus untuk menempati setiap jengkal tanah di kampus negara ini, terlebih jika digunakan untuk lahan bisnis seperti berjualan. Perihal kekurangan tempat untuk menampung alat-alat organisasi sebaiknya dikomunikasikan dengan pihak kampus, dan pemangku kebijakan diharapkan dapat merespon kebutuhan mahasiswa.

UINSA yang sedang menggalakkan World Class University tentu memiliki pekerjaan rumah memfasilitasi kebutuhan mahasiswa yang tergabung dalam organisasi intra kampus. Tidak sepatutnya mahasiswa harus terlunta-lunta mengamankan barang inventaris organisasi, sehingga harus menginap untuk memastikan barang-barang tersebut aman. Melalui upaya ini akan tercipta ketertiban dan suasana kondusif di dalam kampus.

*) Mahasiswa UINSA asal Sidoarjo, berproses di LPM Solidaritas sebagai Kru Magang 2016.

Sumber foto: Google

Comments

comments

Leave a Reply